Kamis , November 15 2018
Home / Kripto / Pemerintah Korea Selatan Restui Kerjasama Bank Dan Bursa Kripto
Pemerintah Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan Restui Kerjasama Bank Dan Bursa Kripto

Di Korea Selatan, Komisi Jasa Keuangan (Financial Services Commission) menegaskan bahwa mereka menyetujui Bank bekerjasama dengan bursa cryptocurrency. Tidak ada masalah kepatuhan dan keamanan terkait proses bank yang menyediakan rekening bank virtual untuk pertukaran lokal. Pengumuman pemerintah Korea Selatan dipublikasikan dalam media Tokenpost, 31 Oktober 2018.

Pemerintah Korea Selatan mengevaluasi kemajuan semua badan pemerintah dan komisaris. Menurut komisaris Choi Jong-Ku, selama platform perdagangan cryptocurrency dilengkapi dengan KYC dan AML, mereka berhak mendapat layanan perbankan negara. Penegasan ini akan mendukung kuat perkembangan cryptocurrency di Korea Selatan.

Dukungan Pemerintah Korea Selatan Terhadap Kripto

Sistem pertukaran kripto di Korea Selatan menggunakan rekening bank virtual. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menyetor dan menarik mata uang KRW secara instan. Dukungan ini akan memperkuat kepercayaan pengguna kepada bursa kripto untuk mendepositkan uang fiat untuk bertransaksi.

Ditahun 2018, pemerintah Korea Selatan sempat mencegah kerjasama bank dan pertukaran cryptocurrency. Hal ini ditujukan untuk menghilangkan kemungkinan pencucian uang menggunakan aset digital. Anggota parlemen Partai Demokrat mendesak publik setelah menunjukkan adanya permasalahan akun virtual mata uang fiat. Choi kemudian menjawab, apabila exchange memiliki otentikasi nama asli dan sistem anti pencucian uang. Maka seharusnya tidak akan ada masalah dalam mengeluarkan akun baru.

Baca juga: Coinbase Sedang Mempersiapkan IPO Dalam Waktu Dekat

Pernyataan publik yang dikeluarkan Choi mengklarifikasi sikap pemerintah dan otoritas keuangan lokal. Tentunya hal ini akan berdampak pada bursa kripto lokal sehingga tidak lagi terganggu akibat kurangnya layanan perbankan Korea Selatan.

Bursa kripto Upbit, Bithumb, Coinone, Huobi, menerapkan langkah-langkah untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah Korea Selatan. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh FATF (International Monetary Liquidity Prevention Agency) pada tanggal 19 Oktober. Anti-Money Laundering (AML) tidak tersedia di bursa dan tidak ada cara untuk melaporkan ataupun memantau.

Baca juga: Bitmain Rilis Patch Overt AsicBoost Untuk Menghemat Biaya Mining

Menurut asosiasi, 1520 karyawan dipekerjakan di 15 bursa utama. Sekitar 61 persen bekerja dalam pengembangan yang terkait dengan keuangan dan TI. Pembayaran pajak exchange Korea Selatan telah mencapai sekitar 165,6 milyar KRW sejak 2017 hingga September 2018. Choi merasa prihatin jika bursa kripto domestik dipindahkan ke luar negeri, pemasukan pajak pemerintah Korea Selatan diperkirakan akan hilang.